Konstruksi Hukum Untuk Mengatasi Biaya Tinggi Pelabuhan Di Indonesia Akibat Dwelling Time

Penyebab tingginya biaya pelabuhan besar di Indonesia disebabkan beberapa faktor,  di antaranya faktor tahap pre-clearance adalah banyaknya barang impor yang terkena larangan atau pembatasan yang memerlukan rekomendasi atau izin dari banyaknya Kementerian/Lembaga belum semua unit kerja atau KL terintegrasi ke dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW). Tahap Customs Clearance adalah lamanya proses penarikan kontainer dari TPS, keterbatasan jumlah SDM pemeriksa fisik kontainer, pemeriksaan yang tidak dilakukan Pelayanan 24 jam dalam 7 hari untuk mendapatkan petugas pemeriksa memerlukan waktu 3 (tiga) s.d. 5 (lima) hari, sedangkan untuk mendapatkan SPPB pemilik kontainer harus menunggu 4 hari. Pada tahap Post Clearance Keterbatasan sarana angkutan petikemas (truck) yang memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh pemilik barang sehingga petikemas menunggu giliran untuk diangkut dengan sarana angkutan yang memenuhi syarat dan perpanjangan DO masih belum 24/7  dan tidak semua pelayaran bisa perpanjangan DO secara elektronik. Pada faktor budaya hukum, pembaharuan budaya hukum harus dimulai pertama kali karena keberadaan kultur hukum sangat mempengaruhi substansi dan struktur hukum. Mereka lebih cenderung untuk menggunakan fasilitas konvensional ketimbang kecanggihan teknologi karena dengan alasan ketidaknyamanan dan tidak amannya melakukan transaksi melalui media elektronik. Semoga buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mendalami pengetahuan mengenai Konstruksi Hukum Untuk Mengatasi Biaya Tinggi Pelabuhan Di Indonesia  Akibat Dwelling Time.